Bulakwaru, 04 Maret 2026

Posbankum Desa Bulakwaru bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pemuda Pancasila Kabupaten Tegal mendampingi terdakwa MAH di sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Slawi, Kabupaten Tegal (04/03/2026).

Dalam putusannya, Pengadilan Negeri (PN) Slawi, Kabupaten Tegal menjatuhkan putusan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan dan  meninggal dunia. Putusan itu dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif.

Hal itu diatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berinisial MAH penjara selama 5 bulan.

Perkara bermula ketika pria berinisial MAH, warga Desa Bulakwaru Kecamatan Tarub, diduga telah melakukan kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 November 2025 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Raya Masuk Desa Kebasen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Akibat kelelaialan tersebut orang lain meninggal dunia, korban luka ringan dan kerusakan kendaraan.

Pada tingkat penyidikan, kedua belah pihak telah menempuh proses perdamaian. Terdakwa dan keluarga korban saling memaafkan dan Terdakwa juga telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab moral. Perkara kemudian dilimpahkan ke PN Negeri Slawi.

Majelis Hakim menilai bahwa permasalahan antara Terdakwa dan keluarga korban telah diselesaikan secara damai. Dalam persidangan, keluarga korban menyatakan telah ikhlas dan tulus memaafkan perbuatan Terdakwa serta menerima peristiwa tersebut sebagai musibah.

Melalui putusan ini, PN Slawi Kabupaten Tegal menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan pemulihan sosial dan nilai kemanusiaan dalam perkara pidana, tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan tanggung jawab hukum. Penerapan pidana bersyarat dalam kasus ini juga mencerminkan bahwa pemidanaan tidak selalu berorientasi pada pembalasan, melainkan pada pemulihan hubungan dan keseimbangan keadilan di masyarakat.

Dalam kesempatannya, Umar Setiadi, S.H.,M.H. selaku pendamping Terdakwa membenarkan informasi tersebut. “Betul, yang bersangkutan di vonis 5 bulan penjara,” tutur beliau.